Pentingnya Pengawasan Produk Oleh Bpom Untuk Keamanan Konsumen

Pentingnya Pengawasan Produk Oleh Bpom Untuk Keamanan Konsumen – Pernah dengar BPOM? Atau kalau beli makanan, obat, skin care, yang paling penting ada izin edar BPOM.

Saat ini banyak perusahaan makanan hingga perusahaan perawatan kulit terlihat menjual produknya di pasaran. Branding dan klaim yang berbeda membuat pengguna tertarik dan ingin mencoba.

Pentingnya Pengawasan Produk Oleh Bpom Untuk Keamanan Konsumen

Tidak semuanya langsung membeli dan mempercayainya, beberapa pengguna terkadang meminta ijin edar yang diberikan oleh BPOM.

Bpom Gapmmi Mayora Kolaborasi Pastikan Produk Pangan Berkualitas

Jawabannya, BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan organisasi atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi peredaran produk seperti obat dan makanan di Indonesia.

Sistem pengawasan obat dan makanan melakukan tugasnya untuk mendeteksi, memantau dan mencegah produk yang dianggap berbahaya beredar di pasar. Tujuan yang jelas adalah untuk melindungi keselamatan, keamanan konsumen yang membeli produk tersebut.

Selain itu, memiliki izin edar dari BPOM membuat usaha atau perusahaan Anda dikenal aman. Ini memberi pengguna lebih percaya diri pada produk Anda.

Ini adalah keuntungan lain jika Anda mendaftarkan perusahaan dan bisnis Anda dan mendapatkan izin dari BPOM. Namun, pendaftaran BPOM bukanlah tugas yang mudah. Pengusaha perlu memenuhi banyak dokumen dan persyaratan lainnya.

Seluk Beluk Bpom Yang Perlu Anda Ketahui

Mau daftar BPOM tanpa ribet? Hubungi kami di sini, pendaftarannya cepat dan mudah. Seperti membalik telapak tangan. apa yang kamu tunggu Hubungi kami segera dan bisnis Anda akan memastikan legitimasi produk Anda terjaga, nama produk Anda lebih dikenal dan produk Anda menjadi lebih mudah dijual di pasar massal.

Kami menyediakan berbagai pengurusan perizinan usaha seperti Merek Dagang, Desain Industri (Paten), Bentuk Badan Usaha, IPAK (Izin Penyaluran Alat Kesehatan), Sertifikasi Halal dan Akuntansi Perpajakan. Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan manusia, sehingga tentunya harus aman, bermutu dan dapat dimakan. Berbicara tentang keamanan pangan, ada 3 pilar yang terlibat dalam menjaga keamanan pangan, yaitu pemerintah, produsen/pengusaha dan konsumen/masyarakat. Pemerintah mengawasi produk sebelum dan sesudah diedarkan, produsen harus menjamin keamanan, kualitas, dan khasiat produk yang mereka hasilkan, dan konsumen harus pintar memilih produk yang mereka gunakan.

Untuk itu, BB kembali diundang oleh Dinas Kesehatan Kota Sabang ke Banda Aceh sebagai narasumber dalam kegiatan Keamanan Pangan (PKP) dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) keamanan pangan dan obat. Kedua kegiatan tersebut diselenggarakan secara daring dengan narasumber dari BB di Banda Aceh dan peserta luring di Aula Dinas Kesehatan Kota Sabang.

Bimtek PKP diselenggarakan pada Selasa (13/10) dengan peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dari Industri Pangan Rumah Tangga (IRTP). Bimtek PKP ini mengatur tentang hukum pangan, keamanan pangan, praktik yang baik dalam produksi pangan olahan dan materi terkait keamanan pangan lainnya sehingga pelaku usaha dapat menghasilkan pangan yang aman untuk dimakan.

Materi Pre Market & Post Market

Sebanyak 90 (Sembilan Puluh) peserta termasuk KIE Keamanan Pangan dan Obat hari kedua Rabu (14/10) petugas puskesmas dan kader kesehatan di Kota Sabang. Kegiatan KIE ini membekali petugas Puskemas dan kader kesehatan tentang cara memilih produk makanan dan obat yang aman untuk dimakan, cara memilih kosmetik dengan cermat di era digital dan diakhiri dengan pemaparan aplikasi mobile Cek B&B yang dapat diunduh melalui

Sehingga masyarakat dapat mengecek izin edar produk yang mereka gunakan, melakukan pengaduan dan juga mendapatkan berita menarik seputar obat dan makanan.

Melalui 3 pilar yaitu pemerintah, produsen dan konsumen, agar masyarakat Indonesia dapat terlindungi dari peredaran produk tanpa izin edar dan produk yang mengandung bahan berbahaya.

Jika masyarakat membutuhkan informasi tentang obat dan makanan dapat menghubungi Petugas Layanan Umum di 081397010250 dan mengikuti media sosial BB di Banda Aceh melalui Instagram (@baceh), Twitter (@BAceh), Facebook (B Aceh). ) dan Youtube (B Aceh). Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) obat dan makanan merupakan sarana edukasi masyarakat untuk meningkatkan keamanan obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Acara tersebut diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2022 oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Kota Makassar dengan tema “Konsumen Cerdas Melalui Lebah Keliling” bersama para ketua masyarakat anggota Komisi IX DPR RI.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Balai Besar Kota Makassar, Hardaningsih menyampaikan bahwa tujuan dari KIE ini adalah untuk mendapatkan obat dan makanan yang aman, serta menggunakan B Mobile, sehingga masyarakat dapat memahami dan memilih obat. Dan makanannya aman. Selain itu, diharapkan pendidikan dan pengetahuan yang didapat dari kegiatan KIE oleh masyarakat dapat menularkan pengetahuan dan informasi tentang obat dan makanan kepada lingkungannya, sehingga kesehatan masyarakat tetap terjaga.

PEMIMPIN MASYARAKAT ANGGOTA KOMISI IX DPR RI, DR. Ashabul Kahfi, M.Ag menyampaikan bahwa dengan Industri 4.0, perkembangan teknologi dan industri berlangsung sangat cepat, masyarakat sangat membutuhkan edukasi tentang penggunaan obat dan makanan. Pengawasan terhadap obat, makanan dan kosmetika yang beredar di masyarakat perlu ditingkatkan melalui kerjasama antara masyarakat dengan B. Tugas B sangat penting dalam memantau semua produk obat, makanan, dan kosmetik yang digunakan masyarakat untuk memastikan bahwa produk yang digunakan adalah produk yang aman. .

Selain itu, dengan tema Cerdas Memilih Kosmetik yang Aman, Adilah Pbabbari, Koordinator Kelompok Materi Informasi dan Komunikasi Balai Besar Makassar, mengingatkan pentingnya memastikan kosmetik yang aman disosialisasikan di masyarakat. Masyarakat didorong untuk menjadi konsumen cerdas yang dapat membiasakan diri melakukan cek klik (kemasan, label, izin edar, kadaluwarsa) saat mengonsumsi obat dan makanan.

Selain itu, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan diwakili oleh Ekawati Emilia Hasanuddin, Koordinator Kelompok Substansi Tata Kelola Data dan Informasi, yang memberikan informasi tentang pengawasan obat dan makanan di B Mobile. Masyarakat dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengecek produk obat dan makanan yang terdaftar di B. Melalui B Mobile, masyarakat juga bisa mendapatkan berita terkait pengawasan obat dan makanan serta mengajukan pengaduan termasuk melaporkan obat yang diduga palsu.

Nutriflakes Sudah Terdaftar Bpom, Konsumen Tak Perlu Khawatir Lagi

Mari menjadi smart user, user yang dapat menjamin keamanan obat dan makanan yang dikonsumsi oleh B Mobile! Mari bergabung bersama B dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Sertifikasi CPOTB merupakan salah satu tahapan perizinan dalam kerangka produk obat tradisional yang selanjutnya akan diberikan nomor izin edar. CPOTBs adalah semua aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi selalu memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya.

UU no. 11 Cipta Kerja Tahun 2021, beserta peraturan turunannya, instansi khususnya Sub Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika juga melakukan perubahan peraturan terkait standar dan persyaratan perizinan usaha terkait.

Salah satunya adalah Peraturan Badan Tahun 2021 No. 14 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) yaitu Peraturan Kepala Badan No. 35 Tahun 2013 tentang proses sertifikasi cara pembuatan obat tradisional yang baik yang memuat kebijakan Badan kemudahan berusaha bagi industri dan profesi di bidang obat tradisional. Dalam kajian ini antara lain diatur ketentuan mengenai sertifikasi pencapaian aspek CPOTB secara bertahap yang memberikan batasan bagi pelaku usaha UMOT dan UKOT untuk memenuhi ketentuan pencapaian aspek CPOTB secara penuh.

Terkait hal tersebut, Badan telah memiliki Peraturan Badan Sosialisasi Tahun 2021 No. 14 yang berkaitan dengan sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) yang dilakukan secara teratur.

Sepenting Apa Sih Ruu Waspom ?

Pada Jumat (18/06). Sosialisasi dibuka dengan sambutan dari Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika yang diwakili oleh Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika. Hadir juga perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota, asosiasi bidang obat tradisional dan pelaku usaha serta unit pelaksana teknis instansi di seluruh Indonesia. Total ± 400 peserta.

Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa Peraturan Badan Tahun 2021 No. 14 dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengobatan tradisional. Sekaligus memfasilitasi fasilitasi dan dukungan yang diberikan oleh Badan yaitu penerapan aspek CPOTB yang dicapai secara bertahap untuk UKOT dan UMOT sebagai prasyarat pengajuan Nomor Izin Edar (NIE) untuk obat tradisional ringan. Usaha Kecil (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

Peraturan B no. dengan diterbitkannya . 14 Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi instansi, pelaku usaha dan masyarakat dalam hal sertifikasi CPOTB. Bagi instansi, dengan adanya peraturan ini membuat pengelolaan obat dan makanan menjadi lebih efektif, efisien dan akuntabel untuk memastikan produk generik memenuhi standar cara pembuatan obat tradisional sesuai bentuk sediaannya.

Dan Peraturan Badan Tahun 2021 no. Poin penting dalam 14. “Substansi penting tertentu dalam Peraturan Badan No. 14 Tahun 2021 tentang sertifikasi CPOTB yang mendukung reformasi untuk memfasilitasi dunia usaha, antara lain mengubah cara penyampaian sertifikat dari manual menjadi sertifikasi elektronik (e-certification), menghilangkan keharusan lembaga menyetujui denah , pemangkasan

Kementan Tekankan Pentingnya Keamanan Pangan Produk Umkm Hortikultura

Penambahan pelayanan dan ketentuan perluasan CPOTB dan perubahan fasilitas CPOTB yang tidak memerlukan pemeriksaan serta pembebasan Bea Masuk Negara (PNBP) Bebas Pajak Nol Rupee untuk UKOT dan Sertifikat Pelaksanaan Pendekatan CPOTB bertahap UMOT,” jelas Rachmi Setorini.

Sumber materi sosialisasi lainnya adalah Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Irwan. Materi yang disampaikan terkait Profil Sertifikasi CPOTB dan Rencana Aksi Pelayanan Publik Sertifikasi CPOTB sesuai ketentuan terbaru.

Akan ada tantangan dan peluang bagus bagi seniman dalam bisnis ini. Menurut UU Cipta Kerja, kemudahan perizinan harus diimbangi dengan penguatan pengawasan. Bahkan dengan fasilitas perizinan, jika standar tidak terpenuhi, negara berhak bertindak melindungi masyarakat. Oleh karena itu CPOTB perlu dilaksanakan secara konsisten

Artikel Terkait

Leave a Comment