Daftar Terbaru Produk Dengan Izin Bpom Untuk Keamanan Konsumen

Daftar Terbaru Produk Dengan Izin Bpom Untuk Keamanan Konsumen – Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan manusia, sehingga harus aman, bermutu dan layak untuk dikonsumsi. Berbicara tentang keamanan pangan, ada 3 pilar pengawasan keamanan pangan yaitu pemerintah, produsen/pengusaha dan konsumen/masyarakat. Pemerintah melakukan pengawasan produk sebelum dan sesudah diedarkan, produsen harus menjamin keamanan, mutu dan khasiat produk yang diproduksinya, dan konsumen harus cerdas dalam memilih produk yang dikonsumsinya.

Untuk itu, BB di Banda Aceh kembali diundang oleh Dinas Kesehatan Kota Sabang sebagai narasumber Bimtek Konsultasi Keamanan Pangan (PKP) dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan dan Obat-obatan. Kedua kegiatan tersebut dilakukan secara daring dengan narasumber dari BB di Banda Aceh dan peserta luring di aula Dinas Kesehatan Kota Sabang.

Daftar Terbaru Produk Dengan Izin Bpom Untuk Keamanan Konsumen

Bimtek PKP dilaksanakan pada Selasa (13/10) selama 35 (tiga puluh lima) hari dengan peserta dari Industri Pangan Dalam Ruangan (IRTP). Bimtek PKP ini memberikan materi tentang legislasi pangan, keamanan pangan, praktik yang baik dalam produksi pangan olahan dan materi terkait keamanan pangan lainnya sehingga pelaku usaha dapat memproduksi pangan yang aman untuk dikonsumsi.

Penjelasan Bpom Ri Tentang Informasi Kelima Hasil Pengawasan Bpom Terkait Sirup Obat Yang Tidak Menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol, Dan/atau Gliserin/gliserol

KIE Keamanan Pangan dan Obat-obatan diselenggarakan keesokan harinya, Rabu (14/10) di Sabang dengan partisipasi 90 (sembilan puluh) orang staf Puskesmas dan tenaga kesehatan. Kegiatan KIE ini akan mengajarkan kepada petugas puskesmas dan petugas kesehatan cara memilih makanan dan produk farmasi yang aman untuk dikonsumsi, cara cermat memilih kosmetik di era digitalisasi, serta terhubung dengan mobile app Jack B and B.

Masyarakat dapat mengecek izin edar produk yang dikonsumsinya, melakukan pengaduan dan mendapatkan berita menarik seputar obat dan makanan.

3 pilar yaitu pemerintah, produsen dan konsumen memastikan masyarakat Indonesia aman dari peredaran produk yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya.

Jika masyarakat membutuhkan informasi tentang obat dan makanan, dapat menghubungi aparatur pamong praja di 081397010250 dan mengikuti media sosial BBB Banda Aceh melalui Instagram (@baceh), Twitter (@BAceh), Facebook (B Aceh) dan Youtube. B Aceh) Sertifikasi CPOTB merupakan salah satu tahapan perizinan dalam rangka obat tradisional, selanjutnya akan diperoleh nomor izin edar. CPOTB mengacu pada semua aspek kegiatan pembuatan obat konvensional yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi memenuhi persyaratan kualitas tertentu setiap saat untuk tujuan yang dimaksudkan.

Cara Daftar Izin Bpom Dan Syarat Mendaftarkan Produk

2009 dalam hal kemudahan restrukturisasi usaha berdasarkan UU. 11 Tahun 2021 tentang penciptaan lapangan kerja, termasuk peraturan turunannya, badan tersebut juga merevisi peraturan terkait standar dan persyaratan obat tradisional, suplemen kesehatan dan wakil pengawas kosmetika, izin usaha.

Salah satunya Peraturan Badan Nomor 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), yang mengubah Peraturan Kepala Badan Nomor 14 Tahun 2021. Tata Cara Pelaksanaan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik No. 35 Tahun 2013 sejalan dengan kebijakan Badan tentang kemudahan berusaha bagi industri dan usaha obat tradisional. Perubahan tersebut, antara lain, mengatur pemenuhan unsur CPOTB secara bertahap, termasuk pembatasan badan usaha UMOT dan UKOT untuk memenuhi ketentuan pemenuhan unsur CPOTB secara penuh.

Terkait dengan hal tersebut, Badan telah melaksanakan Peraturan Badan Sosialisasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) yang dilaksanakan secara rutin.

Jumat (18/06). Kampanye dibuka dengan sambutan oleh Wakil Menteri Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika yang diwakili oleh Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika. Perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota, Dinas Penanaman Modal dan Dinas Terpadu Kabupaten/Kota, asosiasi dan organisasi usaha di bidang obat tradisional serta unit pelaksana teknis Badan POM RI juga turut berpartisipasi. . Peserta.

E Sertifikasi Badan Pom

Dalam sambutannya, ia mengatakan Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2021 ini disiapkan untuk menyesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengobatan tradisional. Sekaligus untuk kemudahan dan dukungan yang diberikan oleh instansi sebagai prasyarat penerbitan Nomor Otorisasi Pengeluaran (NIE) kepada Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro yaitu penerapan Bagian CPOTB untuk UKOT dan UMOT. institusi medis (UMOT).

Dengan dikeluarkannya Peraturan No.B. 14 Sertifikasi CPOTB pada tahun 2021 diharapkan berdampak positif bagi instansi, pelaku usaha dan masyarakat. Bagi instansi, adanya peraturan ini adalah agar obat dan produk pangan yang beredar lebih efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan standar yang terkait dengan penyiapan obat tradisional menurut bentuk sediaannya.

Dan poin-poin penting Peraturan Badan No. 14 Tahun 2021. 14 Sertifikat CPOTB 2021, mendukung reformasi ke arah fasilitasi usaha, antara lain mengubah cara penyerahan sertifikat secara manual menjadi bentuk elektronik (e-certification), meniadakan keharusan persetujuan denah oleh lembaga, memotong

Pelayanan perpanjangan CPOTB dan penambahan ketentuan dan modifikasi fasilitas CPOTB yang tidak memerlukan verifikasi serta potongan PNBP Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp Nihil untuk UKOT dan Sertifikat Penyelesaian CPOTB Sistematis UMOT,” jelas Rachmi Setiorini.

Peraturan Bpom Tentang Susu Edit Pdf

Narasumber lain yang memberikan materi sosialisasi ini adalah Irwan, Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Informasi yang disampaikan terkait Profil Sertifikasi CPOTB dan Rencana Aksi Sertifikasi CPOTB Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan regulasi terbaru.

Yang baik akan menjadi masalah dan peluang bagi pengusaha itu sendiri. Di bawah UU PEKERJAAN, kemudahan perizinan harus diimbangi dengan peningkatan pengawasan. Meskipun perizinan difasilitasi, pemerintah berhak mengambil langkah-langkah untuk melindungi masyarakat jika standar tidak terpenuhi. Oleh karena itu, meski proses sertifikasi sudah selesai, CPOTB harus tetap beroperasi,” ujar Irvan.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pelaku usaha obat tradisional khususnya industri dan pengusaha obat tradisional. Di akhir acara, asosiasi dan pelaku usaha menyampaikan terima kasih dan dukungannya kepada instansi yang telah menerbitkan dan melaksanakan peraturan tersebut.Salah satu syarat bagi pengusaha makanan olahan adalah memiliki izin edar untuk menjual produknya. pasar Hal ini tidak terbatas pada produksi dalam negeri maupun produk yang diimpor dan diperdagangkan di Indonesia. Selain izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM, Bupati/Walikota c.q. Unit pelayanan terpadu satu jendela yaitu SPP-IRT berdasarkan kategori pangan dan tingkat risiko.

SPP-IRT merupakan bukti kewajiban badan usaha untuk menjamin keamanan, mutu, gizi dan pelabelan produk pangan olahan yang diproduksi untuk kemasan eceran di Indonesia. Izin edar ini merupakan surat keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota untuk pangan yang diproduksi oleh IRTP di wilayah operasionalnya yang memenuhi persyaratan penerbitan SPP-IRT di bawah IRTP distribusi produk pangan.

Mengurus Izin Bpom Kosmetik? Ini Cara Daftar Bpom Kosmetik

Pengendalian pemenuhan kewajiban oleh subjek wirausaha dilakukan 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya SPP-IRT. Jika semua unsur tidak terpenuhi, diberikan tenggat waktu untuk memenuhinya dalam waktu 3 bulan sejak keluarnya hasil pemeriksaan dari pemerintah kabupaten/kota setempat (Cq. Dinas Kesehatan).

Untuk mendapatkan SPP-IRT, perlu dibuktikan bahwa kewajiban tindak lanjut telah dipenuhi oleh dinas kesehatan, jika dalam waktu 3 bulan belum dipenuhi, yaitu:

Lorem ipsum dolor sit amet, elite adipiscing consectetur. Quisque sagittis euismod feugiat. Nam ornare at nunc sit amet elementum. Duis convallis elementum lectus, sit amet Euismod velit luctus sit amet. Morris bebas. Bilangan bulat maksimum, elemen bebas, sederhana. Ut semper ligula dan penulis.

Maecenas sed luctus ipsum. Pellentesque dapibus nibh eu consequat venenatis. Fascilysis tanpa lengkungan. Sed egestas Efficitur ex and facilisis. Pellentesque viverra mauris nec elementum laoreet. Maecenas pelentesque sodales lacinia. Pelentesque et justo lacinia, luctus mauris in, blandit sapien Kredibilitas suatu lembaga dapat dilihat dari kualitas pelayanan publiknya, sehingga pelayanan publik yang prima harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, termasuk pelaku bisnis. Balai Besar Pekanbaru mengadakan kampanye bersama dengan Direktorat Pendaftaran Pangan Olahan Republik Indonesia untuk meningkatkan pemahaman badan usaha tentang mekanisme perizinan produk pangan olahan dan mendekatkan layanan pemerintah pada 30-31 Mei 2022. Aktivitas dan periksa meja untuk mendapatkan bola pemeriksa. Makanan olahan.

Surat Izin Bpom Ekspor

Acara ini dihadiri oleh 51 peserta diantaranya pengusaha makanan (13 industri makanan dan 34 UMKM), Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau dan DPMPTSP Kabupaten Pelalawan. Narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini adalah DPMPTSP BB di Pekanbaru Provinsi Riau, Kantor Pelayanan Teknis Badan Standardisasi Nasional Pekanbaru, Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru dan Direktorat Pangan Olahan Indonesia Grup B.

Yosef Dwi Irwan, Kepala Balai Besar di Pekanbaru, dalam sambutannya mengatakan bahwa UKM pangan memiliki peran yang sangat strategis sebagai penopang perekonomian nasional, dan merupakan aset pemerintah daerah (Pemda) untuk memperbaiki kondisi masyarakat. . . Menjamin kesejahteraan, menyediakan dan memperluas kesempatan kerja. Kepala BB di Pekanbaru juga mengajak badan usaha untuk tidak takut atau ragu jika ingin mendaftarkan produknya di B, karena perizinan di B mudah, terjangkau dan terukur selama badan usaha mengikuti persyaratan/prosedur yang ada. . Badan ini memberikan dukungan dan intensif kepada UMKM secara online dan offline seperti memberikan bantuan izin edar (take the ball), diskon 50% biaya PNBP dan uji laboratorium gratis dalam rangka perizinan produk.

Pelaku usaha sangat mengapresiasi kegiatan top up ini, laju pelayanan perizinan ditandai dengan terbitnya 28 nomor izin edar produk pangan olahan. Di sesi terakhir, Yosef Dwi Irvan mengucapkan selamat kepada para pelaku usaha yang telah mendapatkan izin edar dan melanjutkan kiprahnya.